Disini
saya akan membahas mengenai Perikanan Budidaya di Indonesia. Yang mana kita
ketahui negara Indonesia merupakan negara maritim yang pemerintahnya sedang
membangun maritim yang kuat dan terbesar. Dari letak wilayah Indonesia secara
geografis 60 LU - 110 LS dan 950 BT - 141 0 BT
berada di garis khatulistiwa yang mana begitu banyak kekayaan alam didalamnya.
Dengan luasnya lautan yang kita miliki, banyak potensi kekayaan laut yang dapat
kita manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Mengingat potensi sumber
daya laut yang kita miliki sangat besar, maka kekayaan laut ini harus menjadi
keunggualan kompetitif Indonesia, yang dapat menghantarkan bangsa kita menuju
bangsa yang adil, makmur, dan mandiri. Potensi fisik wilayah pesisir dan lautan
Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri dari perairan Nusantara seluas 2.8
juta km2, Laut teritorial seluas 0.3 juta km2. Sektor perikanan merupakan
sektor strategis dalam perekonomian Indonesia mengingat Indonesia memiliki
potensi kelautan dan fishing ground yang sangat luas. Selain itu,
keanekaragaman biota di laut Indonesia yang sangat beragam menambah potensi
ekonomi tinggi bagi bangsa Indonesia. Namun demikian, sifat industri perikanan
tangkap yang open acess telah memunculkan adanya isu over fishing.
Kondisi tersebut tentu sangat mengkhawatirkan karena secara ekonomi dapat
menimbulkan inefisiensi serta penurunan stok sumber daya perikanan.
Pemerintah
Indonesia bertanggungjawab menetapkan pengelolaan sumberdaya alam Indonesia
bagi kepentingan seluruh masyarakat, dengan memperhatikan kelestarian dan
keberlanjutan sumbe rdaya tersebut. Hal ini juga berlaku bagi sumberdaya
perikanan, Penangkapan berlebih atau ‘over-fishing’ sudah menjadi kenyataan
pada berbagai perikanan tangkap di dunia - Organisasi Pangan dan Pertanian
Dunia (FAO) memperkirakan 75% dari perikanan laut dunia sudah tereksploitasi
penuh, mengalami tangkap lebih atau stok yang tersisa bahkan sudah terkuras -
hanya 25% dari sumberdaya masih berada pada kondisi tangkap kurang (FAO, 2002).
Total produksi perikanan tangkap dunia pada tahun 2000 ternyata 5% lebih rendah
dibanding puncak produksi pada tahun 1995 (tidak termasuk Cina, karena unsur
ketidakpastian dalam statistik perikanan mereka). Sekali terjadi sumberdaya
sudah menipis, maka stok ikan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih
kembali, walaupun telah dilakukan penghentian penangkapan.
Untuk
memajukan perikanan budidaya Indonesia, maka dibutuhkan suatu pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis
Masyarakat (CBFM).
Pengelolaan
Berbasis Masyarakat atau biasa disebut Community Based Fisheries Management
(CBFM) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya
Perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat
lokal sebagai dasar pengelolaannya. Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat
(CBFM) adalah sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat
pada manusia, di mana pusat pengambilan kebijakan mengenai pemanfaatan
sumberdaya alam secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/ berada di tangan
masyarakat di daerah tersebut. Dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat
diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap
sumberdaya yang dimilikinya, di mana masyarakat sendiri yang mendefinisikan
kebutuhan, tujuan dan aspirasi nya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan
demi kesejahteraannya.
Nijikuluw
(2002), menyatakan CBFM dapat dikembangkan melalui tiga cara:
1. Pemerintah beserta masyarakat mengakui
praktik-praktik pengelolaan sumberdaya perikanan yang selama ini dilakukan oleh
masyarakat secara turun temurun dan merupakan adat atau budaya yang dianut
selama ini; nilai budaya tetap dijaga, kebijakan pengelolaan berdasarkan nilai
budaya setempat.
2. Pemerintah dan masyarakat menghidupkan
kembali atau merevitalisasi adat dan budaya masyarakat dalam mengelola
sumberdaya perikanan. Adat dan budaya tersebut barangkali telah hilang atau tidak
digunakan lagi karena berubahnya zaman dan waktu. Meski demikian, masyarakat
dan pemerintah menyadari bahwa adat dan budaya itu perlu dihidupkan lagi karena
ternyata hilangnya adat dan budaya tersebut tidak membuat masyarakat semakin
sejahtera;
3. Pemerintah memberikan tanggung jawab
sepenuhnya dari wewenang pengelolaan sumberdaya
kepada masyarakat.
Sebagai suatu model, pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat memiliki keuntungan, yang tentunya harus diperhatikan manakala kita mengembangkan sebuah model CBFM sumberdaya perikanan. Beberapa kelebihan (nilai-nilai positif) dari model CBFM ini adalah:
1.
Mampu mendorong
pemerataan (equity) dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.
2.
Mampu
merefleksikan kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik.
3.
Mampu
meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada.
4.
Mampu
meningkatkan efisiensi secara ekonomi dan ekologi.
5. Responsif dan
adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal.
6.
Masyarakat
lokal termotivasi untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan.
Dalam
bidang industri perikanan ini, banyak hasil tangkapan laut yang di ekspor
keluar negeri, misalnya PT. Central
Proteinaprima Tbk. ("CP Prima") merupakan salah satu
produsen dan pengolah udang terintegrasi terbesar di dunia yang bermarkas di Jakarta. CP Prima merupakan pemimpin pasar Indonesia dalam
produksi benur, pakan udang dan pakan ikan. Produk CP Prima meliputi
udang beku, pakan udang, benur dan probiotik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980.
Lebih dari 70.000 hektare lahan tambak udang yang dibudidayakan di 3 lokasi yakni PT
Central pertiwi Bahari, PT Aruna Wijaya Sakti, dan PT Wachyuni Mandira. CP Prima menyediakan lapangan kerja kepada lebih dari 10.000 orang termasuk
karyawan penuh dan paruh waktu. Perusahaan ini memproduksi udang bermutu tinggi
dengan menjamin rekam jejak produk melalui pembudidayaan bibit udang yang bebas
penyakit, memproduksi pakan udang bermutu, memanen, mengolah, menyimpan dalam
suhu dingin, dan mengirimkan produk-produk yang berkualitas ke luar negeri.